https://asset.kompas.com/crops/dpB16ohtHi0qC_vuTytDM2o0WmY=/0x0:779x519/750x500/data/photo/2018/03/13/454720677.JPG

Kenormalan baru atau new normal ternyata ikut mengubah preferensi masyarakat terhadap produk properti, khususnya hunian berupa rumah tapak atau apartemen.

Alih-alih membeli unit yang masih dalam proses pembangunan atau sama sekali belum dibangun, kini masyarakat memilih untuk membeli hunian yang siap huni.

Menurut CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda masyarakat lebih memilih unit yang siap huni untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen tidak lagi melihat unit yang mereka beli sebagai sebuah instrumen investasi seperti sebelumnya.

“Pasar lebih memilih yang ready stock untuk menjamin kepastian pembangunan unitnya,” katanya kepada Bisnis pada Jumat (26/6/2020).

Kalaupun unit siap huni masih belum tersedia, konsumen akan lebih detail dalam menanyakan proses pembangunan. Tentunya kepastian kapan unit akan selesai dan diserahterimakan menjadi pertimbangan terbesar.

Selain itu, Ali mengungkapkan di masa pandemi Covid-19 banyak pengembang yang menjual unit siap huni dengan harga lebih murah.

Baca Juga : Tips Bisnis Properti dari Pemilik Perumahan Greenstone

“Ready stock malah harga bisa lebih murah. Karena pengembang butuh dana cepat untuk [menjaga] cash flow mereka,” ungkapnya.

Lantas, bagaimana dengan pengembang yang tidak memiliki unit siap huni?

Ali menyebut untuk menarik minat masyarakat sebagian besar memberikan diskon cukup besar dan metode pembayaran yang lebih fleksibel.

“Sekarang banyak yang memberikan diskon sampai 15% untuk inden. Biasanya dengan cara bayar yang lebih lama dan fleksibel. Untuk bantu cashflow,” tuturnya.

Namun, jumlah pengembang yang memberikan diskon sedemikian besar tak begitu banyak. Diskon yang diberikan rata-rata berkisar 5 persen.

Kemudian terkait dengan pertumbuhan penjualan hunian pada Juni 2020, Ali menyebut masih tertekan walaupun sudah mulai ada kenaikan dibandingkan beberapa bulan yang lalu.

Pengecualian Untuk Rumah di Bawah 300 Juta

Namun, kenaikan tersebut tidak berlaku untuk rumah kecil dengan harga di bawah Rp300 juta. Termasuk rumah yang pembiayaannya menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Harga Rp300 juta sampai Rp1 miliar dan diatasnya bulan ini sudah keliatan naik. Tetapi yang dibawahnya masih belum karena dipengaruhi terganggunya daya beli dan kekhawatiran akan pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK),” paparnya.

Ali menambahkan apabila pandemi Covid-19 bisa segera diatasi kenaikan permintaan akan kembali terjadi pada kuartal-III 2020.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengamini jika penjualan hunian dengan harga kurang dari Rp1 miliar sudah kembali menggeliat.

“Untuk rumah tipe kecil hingga menengah ini sudah menggeliat kembali tidak hanya di Jabodetabek dan sekitarnya. Tetapi di Bandung, Surabaya, Malang, dan Makassar juga,” katanya ketika dihubungi oleh Bisnis pada Jumat (26/6/2020).

Hal tersebut menurutnya tak terlepas dari adanya pelonggaran lewat implementasi kenormalan baru oleh pemerintah. Apabila hal tersebut tak dilakukan sektor properti akan sulit untuk bangkit.

“Jangan sampai lockdown atau berhenti sama sekali [sektor ini], bangkitnya sulit. Contohnya satu, pabrik keramik yang terkait langsung itu butuh waktu untuk pemanasan tungkunya hingga enam bulan,” ujarnya.

Penyesuaian Peminat Rumah Siap Huni

Adapun, terkait dengan rumah siap huni yang lebih diminati oleh masyarakat Totok menyebut pihaknya telah melakukan beberapa penyesuaian. Terutama dalam hal pemasaran yang tak lagi sepenuhnya bisa dilakukan lewat tatap muka.

“Untuk pemasaran saat ini juga tidak bisa seperti sebelumnya. Oleh karena itu kami juga bekerjasama dengan platform online terkemuka dan memberikan penawaran menarik juga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Khalawi Abdul Hamid berharap agar pengembang properti bisa segera bangkit untuk mendorong pelaksanaan program sejuta rumah. Selain itu, tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan pengembang dalam pelaksanaan program sejuta rumah dinilai sangat penting mengingat pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat sehingga peran aktif pengembang dalam pembangunan perumahan sangat dibutuhkan.

Sumber : ekonomi.bisnis.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here